Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Terkuak! Ini 3 Masalah Besar Proyek Rumah Susun Pemerintah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa masalah pada program penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Temuan tersebut berasal dari hasil pemeriksaan periode 2018 sampai semester I-2020.

Berdasarkan keterangan resmi BPK yang dikutip, Selasa (30/3/2021), laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut telah diserahkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dalam kesempatan ini, pihak BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja modal tahun anggaran 2019 dan 2020 sampai dengan kuartal II kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air PUPR.

Dari hasil pemeriksaan kinerja atas penyediaan perumahan layak huni dan berkelanjutan, BPK mencatat upaya dan capaian yang telah dilakukan instansi yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono ini, antara lain pendanaan APBN tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan dan terserap masing-masing 95,08% dan 90,51%.

Selanjutnya, upaya pemenuhan target pembangunan rumah susun telah melakukan identifikasi sumber pendanaan alternatif berupa KPBU bidang perumahan. Lalu, mengimplementasikan fasilitas pembiayaan bantuan pemilikan rumah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema subsidi pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.

Beberapa masalah yang harus menjadi perhatian Kementerian PUPR dan segera diperbaiki:

1. Aspek dukungan sumber daya, antara lain kebijakan dan regulasi dari setiap level pemerintahan belum semua mendukung penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan serta pengimplementasian sumber pendanaan alternatif selain APBN dalam penyediaan rumah susun belum terlaksana sepenuhnya.

2. Aspek kelembagaan dan tata laksana, antara lain proses verifikasi permohonan/usulan bantuan pembangunan rumah susun sewa belum dilaksanakan secara cermat dan memastikan ketepatan sasaran sesuai tujuan program.

3. Aspek lingkungan pendukung, antara lain koordinasi dalam upaya penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun dengan pihak terkait belum sepenuhnya dilaksanakan dan perizinan/administrasi dalam penyediaan rumah susun belum memadai.

“Kelemahan-kelemahan pada penyediaan rusun tersebut, apabila tidak segera dibenahi, dapat mempengaruhi efektivitas pemerintah dalam rangka penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak tercapainya target penyediaan rumah layak huni yang telah ditetapkan,” ujar BPK dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).


Selain itu, BPK juga mencatat beberapa permasalahan signifikan pada hasil pemeriksaan tujuan tertentu atas pengelolaan sumber daya air oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR yaitu:

1. Perhitungan analisis harga satuan tidak sesuai kondisi riil, kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 11,88 miliar dan terdapat sisa material yang tidak terpasang sebesar Rp 2,48 miliar atas pelaksanaan kegiatan belanja modal konstruksi yang telah selesai pada tahun 2019 dan 2020.

2. Perhitungan analisis harga satuan yang tidak sesuai kondisi riil, kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak serta realisasi pembayaran termin melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp 39,09 miliar + USD 584.474,66 atas pelaksanaan kegiatan belanja modal konstruksi yang masih berlangsung pada tahun 2020 (sampai dengan kuartal III).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas pengelolaan sumber daya air, kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam permasalahan signifikan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (sampai dengan kuartal III) pada Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut dalam semua hal yang material.

“Penyediaan perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup masyarakat merupakan sasaran pembangunan nasional yang dicantumkan dalam RPJMN 2015-2019.

Berdasarkan amanat dari RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut, maka ditetapkan sasaran umum terkait perumahan yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk bertempat tinggal yang layak dengan didukung prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai,” tulis BPK

Penyediaan perumahaan juga menjadi prioritas utama pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 dengan menetapkan pembangunan 1 Juta rumah susun perkotaan sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project).

Tujuan tersebut dijabarkan lebih rinci melalui Kementerian PUPR dengan sasaran strategis (SS) dan sasaran program (SP), yang salah satunya adalah ‘Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan’.(hek/hns/ DETIK.COM)

Rekomendasi

WOW! 13 Proyek Rp 168 T Dilelang Tahun Ini

Mengintip Bocoran Rancangan Istana Presiden di Ibu Kota Baru

Back to Top