Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Simak Perjalanan Utang dari Zaman SBY hingga Jokowi

Pemerintah, baik era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik utang menutup celah anggaran. Dalam menarik utang, ada perbedaan pada dua era pimpinan negara ini.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian menjelaskan, berdasarkan bahan paparannya, utang publik jangka panjang terus merangkak naik dari era SBY hingga era SBY.

“Sebagian besar utang itu lebih besar jangka panjang daripada jangka pendek. Ini yang saya bilang konflik antara generasi milenial dan kolonial. Mereka yang membuat utang tapi melempar tanggung jawabnya ke generasi berikutnya, jadi bebannya ke generasi berikutnya,” katanya dalam diskusi online Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang, Rabu (24/3/2021).

Dilihat dari berdasarkan asal dan mata uang utang publik, di era SBY cenderung seimbang (balance) antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Sementara, era Jokowi cenderung mengandalkan utang dalam negeri.

“Sedangkan Pak Jokowi itu cenderung mengandalkan utang dalam negeri. Mengapa, karena sepenglihatan saya ini lebih ke pertimbangan populis bahwa utang dalam negeri itu lebih diterima masyarakat Indonesia secara politik, sosial politik ketimbang utang luar negeri karena memanfaatkan nasionalisme masyarakat Indonesia,” ujarnya.

“Padahal dala konteks utang biasanya utang dalam negeri kita harus membayarnya bunga lebih mahal dibanding jika utang luar negeri. Akhirnya kebijkan populis ini sebenanrya merugikan keuangan negara, dompet kita sendiri, ingat utang menumpuk saat ini sama dengan kenaikan pajak yang harus kita bayar di masa mendatang,” tambahnya.

Sementara, untuk utang swasta cenderung memilih jangka panjang. Menurutnya, ini harus diperhatikan pemerintah karena jika salah mengelola maka akan menjadi beban di masa datang.

“Utang swasta berbeda dengan utang publik, kalau swasta lebih rasional memilih berutang keluar, karena tadi faktor yang saya bilang bahwa biayanya lebih murah,” ungkapnya.

(acd/dna/ DETIK.COM)

Rekomendasi

Menteri ESDM Sebut Badan Geologi Banyak Kontribusi di Hulu, Apa Saja?

Jejak Kepala BPPBJ DKI: Dirotasi Djarot, Diangkat Anies, Kini Dinonaktifkan

Back to Top