Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Ridwan Kamil Masuk Pusaran Konflik Demokrat, Bagaimana Peluang Sang Gubernur Gantikan AHY?

Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk pusaran konflik Partai Demokrat.

Nama Ridwan Kamil diungkapkan mantan kader Partai Demokrat Darmizal yang menilai Gubernur Jawa Barat itu satu diantara calon Ketua Umum Partai Demokrat, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lalu bagaimana peluang Ridwan Kamil bila masuk dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat?

Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam mengatakan nama Ridwan Kamil yang diusulkan sebagai Ketum Demokrat oleh beberapa mantan kader Demokrat bisa dibaca sebagai bagian manuver politik.

“Di sebut demikian karena Ridwan Kamil merupakan tokoh potensial yang memiliki elektabilitas tinggi sehingga bisa menjadi daya dongkrak elektoral jika jadi ketua umum partai,” kata Arif ketika dihubungi TribunJakarta.com, Kamis (4/3/2021).

Namun, ia menilai kecil kemungkinan Ridwan Kamil mau untuk diusung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Apalagi di tengah situasi Partai Demokrat yang tengah dilanda konflik,” tuturnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Muradi menilai Ridwan Kamil akan rugi jika terlibat pusaran konflik Partai Demokrat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat memberikan hibah perahu di Situ Rawa Besar, Pancoran Mas, Rabu (2/12/2020).
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat memberikan hibah perahu di Situ Rawa Besar, Pancoran Mas, Rabu (2/12/2020). (TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma)

Pasalnya, kata Muradi, Ridwan Kamil akan membuang waktunya jika terlibat, karena ia bukan kader lama.

“Kolam politiknya makin kecil dan dia (Ridwan Kamil) akan terjebak dalam konflik internal. Itu wasting time, karena dia bukan kader lama.”

“Peluang untuk fighting tak terlalu kuat dibandingkan kader lama,” ujar Muradi, Rabu (3/3/2021), dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut, Muradi menganggap adalah hal wajar jika ada partai tertarik pada Ridwan Kamil.

Terlebih saat ini sejumlah partai mulai kehilangan figur untuk bertarung pada Pilpres 2024.

Muradi pun mengatakan bahwa dalam pemilu mendatang, partai butuh figur.

“Dalam praktik elektoral itu butuh figur. Mungkin model Pak SBY, Pak Amien Rais, Bu Mega momentumnya sudah habis.”

“Jadi butuh darah segar yang punya elektoral tinggi yang bisa meningkatkan kapasitas kader dan sebagainya,” jelasnya.

“Wajar saja dan Kang Emil punya peluang itu (masuk Demokrat) dan sama seperti peluang dia memimpin partai di Golkar.”

“Oke saja karena partai yang siap secara regenerasi maksimal sampai 2022, maka dia akan mampu kompetitif di 2024,” imbuhnya.

Meski begitu, Muradi menyarankan agar Ridwan Kamil tak terburu-buru masuk partai.

Ia menilai jika Ridwan Kamil fokus pada tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat, akan memiliki efek elektoral yang baik.

“Santai saja, menjadi anggota atau pengurus partai adalah last option.”

“Kalaupun menarik, pertimbangannya harus belakangan, terakhir sekali,” tandasnya.

Deretan Nama Calon Ketum Demokrat

Ketua Umum Relawan Jokowi atau ReJO, HM Darmizal MS. Nama Ketua Umum Relawan Joko Widodo alias ReJO HM Darmizal MS ikut disebut akan melakukan kudeta Partai Demokrat.
Ketua Umum Relawan Jokowi atau ReJO, HM Darmizal MS. Nama Ketua Umum Relawan Joko Widodo alias ReJO HM Darmizal MS ikut disebut akan melakukan kudeta Partai Demokrat. (Istimewa via Tribunnews)

Nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disebut-sebut akan menjadi satu diantara calon Ketua Umum Partai Demokrat, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini diungkapkan mantan kader Partai Demokrat yang dipecat, Darmizal.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Darmizal membeberkan sejumlah nama yang rencananya akan menggantikan AHY.

Diantaranya adalah Ridwan Kamil, Moeldoko, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), hingga Isran Noor yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur.

“Beberapa nama muncul diwacanakan para kader pemilik suara, antara lain Edhie Baskoro Yudhoyono, Ridwal Kamil Gubernur Jabar, Pak Isran Noor, Gubernur Kaltim.”

“Ada juga Hasnaeni yang sudah jadi Ketum Partai Emas,” ujar Darmizal.

Respon Ketua DPD Demokrat Jawa Barat

Logo Partai Demokrat
Logo Partai Demokrat (TribunJateng/istimewa)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba-tiba saja masuk dalam pusaran polemik Partai Demokrat.

Ridwan Kamil tiba-tiba disebut dalam salah satu kandidat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat ketum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang katanya bakal digelar para pendiri Partai Demokrat untuk menggantikan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya, mengatakan Ridwan Kamil tidak mungkin mau masuk ikut campur polemik itu. Bahkan, Asep menganggap para politisi yang mengklaim dirinya sebagai pendiri Partai Demokrat itu kini semakin tidak terkendali.

“Kalau saya secara pribadi, yakin seyakin-yakinnya, bahwa tidak mungkin Kang RK (Ridwan Kamil) itu mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Kenapa mereka jadi semakin kerasukan saja ya,” kata Asep, melalui ponsel, Rabu (3/3).

Asep mengatakan keyakinannya itu didasari pernyataan Ridwan Kamil sendiri yang mengaku menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jabar, beberapa waktu lalu. Dengan begitu, kata Asep, Ridwan Kamil pun tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.

“Saya denger Kang RK itu ditawarin jadi pimpinan partai di Jabar saja nggak mau. Jadi, insyaallah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu,” ujarnya.

Asep pun menilai, klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC ini adalah sebagai hal yang mengada-ngada.

“DPC dan DPD yang mana. Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan, malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal,” katanya.

Asep mengatakan dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).

“DPC dan DPD yang mana, lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM,” jelasnya.

Asep mengatakan mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar. Sebab, kata Asep, yang dilakukan di itu luar aturan yang ada.

Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal mengungkapkan, sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.

Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.

Bikin Surat Pernyataan

DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat serta DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan kompak mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan menolak Kongres Luar Biasa (KLB).

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara, mengatakan surat tersebut dibuat dan ditandatangi bersama olehnya selaku Ketua DPD Jawa Barat beserta seluruh ketua DPC se-Jawa Barat, 3 Maret 2021.

“Kami membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik suara sah, oleh Ketua DPD dan seluruh Ketua DPC se-Jawa Barat,” kata Irfan melalui ponsel, Kamis (4/3).

Poin pertama surat tersebut, katanya, menyatakan bahwa mereka adalah pemilik suara yang sah dalam partai tersebut.

Poin kedua, pihaknya menyatakan menolak KLB dan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020.

Hasil kongres tersebut, katanya, sudah disahkan oleh Kemenkumham RI melalui surat nomor M.AH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020.

“Pernyataan ini bersifat final dan mengikat secara hukum. Apabila ada surat pernyataan lain yang dibuat mengatasnamakan kami, maka itu adalah ilegal dan dapat dituntut secara hukum,” katanya.

Irfan mengatakan pihaknya tidak pernah membuat dan atau menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri mewakili susunan DPD dan DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.

“Apabila ada siapapun juga yang mengatasnamakan kami menghadiri dan atau mewakili dalam Kongres Luar Biasa, adalah tidak benar, ilegal dan suatu perbuatan tindak pidana. Dapat dituntut secara hukum,” katanya.



Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Nama Ridwan Kamil Masuk Pusaran Konflik Demokrat, Bagaimana Peluang Sang Gubernur Gantikan AHY?, https://jakarta.tribunnews.com/2021/03/04/nama-ridwan-kamil-masuk-pusaran-konflik-demokrat-bagaimana-peluang-sang-gubernur-gantikan-ahy?page=all.
Penulis: Ferdinand Waskita Suryacahya
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya

Rekomendasi

Ajukan Pinjaman Tanpa Agunan BNI Tersedia Rp 32 Triliun Siap Dibagikan Syarat Mudah

Jika Pemilu Digelar Hari Ini PDIP, PSI, dan Golkar Berjaya di DKI Jakarta

Back to Top