Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Pemprov DKI Punya Saham Bir, PAN Minta Anies Tiru Jokowi yang Tegas Batalkan Perpres Miras

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin menjual saham perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto pun meminta Anies mengikuti langkah Presiden Joko Widodo yang berani membatalkan aturan soal investasi minuman keras (miras) setelah mendengar masukan dari masyarakat.

“Pak Anies harus bisa tegas seperti pak Jokowi yang membatalkan Perpres (Peraturan Presiden) soal investasi miras,” ucapnya, Rabu (3/3/2021).

Politisi senior ini mengatakan, Pemprov DKI selama ini selalu berdalih belum bisa menjual saham PT Delta lantaran belum mendapat restu dari DPRD.

Untuk itu, Bambang menegaskan, secara bulat Fraksi PAN bakal mendukung langkah Anies menjual 26,25 persen saham atas PT Delta.

“Fraksi PAN mendukung 100 persen keputusan untuk menjual saham Delta,” ujarnya.

Sejak beberapa tahun lalu, Bambang menyebut, pihaknya kerap mendapat masukan untuk mendukung langkah Pemprov DKI yang ingin melepas saham PT Delta.

Terlebih, kepemilikan saham Pemprov DKI atas PT Delta dinilainya hanya sebagai tameng bagi pemegang saham lainnya lantaran Pemprov DKI berstatus sebagai regulator, sehingga pemilik saham lainnya aman.

“Sejak tahun 2019 banyak masukan kepada kami agar Fraksi PAN ikut mendorong penjualan saham bir yang dimiliki Pemprov DKI,” tuturnya.

Cabut perpres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden  terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. 

Hal itu disampaikan Presiden dalam Konferensi Pers Virtual yang disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).

“Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden.

Aturan mengenai investasi miras diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Aturan tersebut menuai protes dari sejumlah kalangan termasuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam.

Keputusan tersebut, kata Jokowi diambil setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama dan Ormas Islam. Baik itu ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya.

“Serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ujar presiden.

Pemprov DKI Ajukan Penjualan

Sementara itu dilansir Kompas.com,  Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai, tak ada alasan genting Pemprov DKI Jakarta mengajukan penjualan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

Dia mempertanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta mengapa begitu mengotot menjual saham perusahaan bir tersebut.

“Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual (kepemilikan saham) PT Delta,” kata Pras saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Menurut Pras, perusahaan bir tersebut tidak memiliki masalah yang merugikan Pemprov DKI Jakarta.

DKI Jakarta secara historis tidak pernah menyuntikan saham ke perusahaan tersebut.

Politikus PDI-P ini menjelaskan, kepemilikan saham Pemprov DKI dari PT Delta sudah ada di masa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Saat itu pemerintah pusat hendak melakukan intervensi kepada perusahaan bir, yaitu Bir Bintang yang hampir kolaps.

Sehingga dibuatlah PT Delta untuk mengatasi gonjang-ganjing kebangkrutan Bir Bintang.

“Itu kan ada persoalan di Bir Bintang pada saat itu, zaman pak Ali. Bagaimana pemerintah masuk kedalam? Nggak bisa ke Bir Bintang, maka kita (pemerintah saat itu) buatlah PT Delta,” kata Pras.

Kemudian pemerintah pusat menyerahkan PT Delta ke pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI untuk dikelola.

Namun saat ini justru Pemprov DKI hendak menjual saham yang dimiliki di PT Delta.

Pras meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak mengukur kebijakan penjualan kepemilikan saham PT Delta dengan tolok ukur agama.

“Jadi bukan masalah agama halal tidak halal. Jangan dimasukan ke ranah itu,” kata Pras.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta kembali mengajukan penjualan saham kepemilikan ke DPRD DKI Jakarta tahun ini setelah tak mendapat respon di tahun-tahun sebelumnya.

“Prosesnya tidak seperti menjual barang sendiri, ada prosesnya, ada tahapannya, di antaranya harus mendapat persetujuan teman-teman di DPRD Provinsi DKI Jakarta,” kata Riza dalam keterangan suara, Senin (3/1/2021). 

Riza mengatakan, pada prinsipnya DKI Jakarta akan terus mengupayakan kepemilikan saham PT Delta untuk dijual.

Jajaran eksekutif di Pemprov DKI setuju jika seluruh saham dijual dan digunakan untuk kebutuhan lainnya.

“Prosesnya perlu waktu,” ucap Riza.

Pelepasan kepemilikan sahan Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk merupakan janji kampanye dari Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan.

Pemprov DKI kemudian menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta mencari 26,25 persen.

Penggabungan yang sudah dilakukan di tahun 2019 itu merupakan salah satu proses untuk menjual saham Delta Djakarta.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Anies Baswedan Diminta Tegas Seperti Jokowi Untuk Segera Jual Saham Perusahaan Bir PT Delta



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemprov DKI Punya Saham Bir, PAN Minta Anies Tiru Jokowi yang Tegas Batalkan Perpres Miras, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/03/03/pemprov-dki-punya-saham-bir-pan-minta-anies-tiru-jokowi-yang-tegas-batalkan-perpres-miras?page=all.

Editor: Hasanudin Aco

Rekomendasi

IMB Dihapus, Begini Tahapan Membangun Rumah dengan PBG

Link Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini, Kamis 4 Maret 2021 Pukul 12.00 WIB

Back to Top