Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

mengapa putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak selalu dapat diimplementasikan secara konkret dan hanya mengambang?

pertanyaan:

mengapa putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak selalu dapat
diimplementasikan secara konkret dan hanya mengambang?.

jawaban:

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai wewenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
Namun faktanya, kewenangan MK dengan putusannya yang bersifat final dan mengikat, tidak
selalu menjadikan putusan MK tersebut dapat diimplementasikan secara konkret (non
executable) dan hanya mengambang (floating execution).
Contoh Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.


Putusan tersebut dianulir oleh MA melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07
Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.


Pertanyaan :


Berikan analisa Anda, mengapa putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak selalu dapat
diimplementasikan secara konkret dan hanya mengambang?.

Rekomendasi

Buktikan bahwa pola sistem hukum yang anda sebutkan pada No. 1 ada ditemukan dalam sistem hukum di Indonesia.

mengapa grundnorm berbeda dengan staatsfundamentalnorm seperti yang dikatakan oleh Hans Nawiasky!

Back to Top