Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Larangan pemilikan tanah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun masih banyak terjadi kepemilikan tanah secara absentee. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadi hal yang demikian? Uraikandengan berdasar pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Larangan pemilikan tanah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun masih banyak terjadi kepemilikan tanah secara absentee.

Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadi hal yang demikian?

Uraikan dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

JAWABAN:

Larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee (guntai) tidak berlaku bagi mereka yang menjalankan tugas negara, misalnya pergi dinas ke luar negeri, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya.

Juga pegawai – pegawai negeri dan pejabat – pejabat militer serta mereka yang dipersamakan, yang sedang menjalankan tugas negara boleh memiliki tanah di luar kecamatan, tetapi pemilikan itu terbatas pada 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan.

Misalnya, di daerah yang sangat padat, maka hanya diperbolehkan memiliki sawah 2/5 x 5 ha = 2 ha. Di dalam pengecualian yang dimaksudkan pada ayat (3) dan (4) termasuk pula pemilikan oleh isteri dan / atau anak – anak yang menjadi tanggungannya.

Tetapi, jika sewaktu – waktu seorang Pegawai Negeri atau yang dipersamakan dengan mereka berhenti menjalankan tugas negara, maka ia wajib pindah ke kecamatan tempat tanah tersebut atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain yang tinggal di kecamatan tempat tanah tersebut berada dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak mengakhiri tugasnya dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria apabila terdapat alasan yang wajar dan dapat diterima.

Selengkapnya: law

Rekomendasi

Apa yang menjadi dasar dari tujuan landreform di Indonesia ? Jelaskan analisa Anda mengacu pada ketentuan yang berlaku!

Jelaskan 3 jenis Klasififikasi agama ?

Back to Top