Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Hitung-hitungan Gaji PNS buat ‘Sang Mantan’

Pegawai negeri sipil (PNS) pria patut mengetahui hak istri yang diceraikan atas gaji. Itu diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS, yang kemudian disempurnakan menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990.

Dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan, apabila PNS pria mengajukan perceraian maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya,” bunyi aturan tersebut seperti dikutip detikcom, Selasa (23/3/2021).

Namun, apabila dari hubungan perkawinan tersebut tidak memiliki anak, maka PNS pria wajib memberikan setengah gajinya kepada mantan istri.

“Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi,” bunyi ayat lainnya.

Aturan pembagian gaji itu kemudian disempurnakan dalam PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam aturan yang disempurnakan itu, pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila perceraian terjadi dengan alasan tertentu.

“Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,” bunyi PP 45/1990 tersebut.

Lalu, seperti apa simulasi jatah yang diterima mantan istri? baca di halaman selanjutnya.

Dalam PP 10/1983 dan PP 45/1990, tidak dijelaskan gaji yang dibagikan ke mantan istri sekedar gaji pokok atau termasuk tunjangan dan sebagainya. Kalau begitu, mari kita lihat terlebih dahulu besaran gaji dan tunjangan PNS berikut ini.

– Gaji Pokok PNS 2021 Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019

Golongan I:
Ia: Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800
Ib: Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
Ic: Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500
Id: Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500

Golongan II:
IIa: Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600
IIb: Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
IIc: Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
IId: Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000

Golongan III:
IIIa: Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400
IIIb: Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600
IIIc: Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
IIId: Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000

Golongan IV:
IVa: Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
IVb: Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
IVc: Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
IVd: Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700
IVe: Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200

– Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kinerja (Tukin) 2021 masih diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Adapun, tunjangan terendah ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi, misalnya eselon I atau Direktur Jenderal Pajak (DJP)

– Rincian tukin PNS DJP berdasarkan Perpres 37/2015

Eselon I:
Peringkat jabatan 27 Rp 117.375.000
Peringkat jabatan 26 Rp 99.720.000
Peringkat jabatan 25 Rp 95.602.000
Peringkat jabatan 24 Rp 84.604.000

Eselon II:
Peringkat jabatan 23 Rp 81.940.000
Peringkat jabatan 22 Rp 72.522.000
Peringkat jabatan 21 Rp 64.192.000
Peringkat jabatan 20 Rp 56.780.000

Eselon III ke bawah:
Peringkat jabatan 19 Rp 46.478.000
Peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000 – 28.914.875
Peringkat jabatan 17 Rp 37.219.875 – 27.914.000
Peringkat jabatan 16 Rp 25.162.550 – 21.567.900
Peringkat jabatan 15 Rp 25.411.600 – 19.058.000
Peringkat jabatan 14 Rp 22.935.762 – 21.586.600
Peringkat jabatan 13 Rp 17.268.600 – 15.110.025
Peringkat jabatan 12 Rp 15.417.937 – 11.306.487
Peringkat jabatan 11 Rp 14.684.812 – 10.768.862
Peringkat jabatan 10 Rp 13.986.750 – 10.256.950
Peringkat jabatan 9 Rp 13.320.562 – 9.768.412
Peringkat jabatan 8 Rp 12.686.250 – 8.457.500
Peringkat jabatan 7 Rp 12.316.500 – 8.211.000
Peringkat jabatan 6 Rp 7.673.375
Peringkat jabatan 5 Rp 7.171.875
Peringkat jabatan 4 Rp 5.361.800

Setelah itu, tinggal disesuaikan berapa gaji dan tunjangan mantan suami. Setelah itu dibagi sesuai ketentuan pada PP 10/1983. Dari situ akan diketahui berapa uang yang diterima mantan istri.

Contohnya, PNS dengan gaji pokok terendah Rp Rp 3.593.100 dan tunjangan terendah Rp 5.361.800. Jadi, total gaji dan tunjangan adalah Rp 8.954.900.

Jika punya anak maka mantan istri berhak mendapatkan 1/3 dari Rp 8.954.900 atau Rp 2.984.966. Jika tidak punya anak, mantan istri berhak mendapatkan 1/2 dari Rp 8.954.900 atau Rp 4.477.450.(toy/eds/ DETIK.COM)

Rekomendasi

Polemik Sertifikat Tanah Elektronik, Sofyan Djalil: Itu Kekeliruan Kami

Luhut Mau Sederet Proyek di Yogya Rampung 2024

Back to Top