Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in ,

Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diusulkan oleh fraksi partainya di DPR.

Belakangan usulan RUU HIP ini mengundang pro dan kontra di masyarakat. Sehingga, Hasto menyebut pihaknya membuka dialog dengan siapapun.

“Maka dengan adanya rancangan undang-undang yang kami usulkan, PDI Perjuangan tentu saja membuka dialog,” kata dia dalam sebuah webinar, Minggu malam (28/6).

“Kami selalu bermusyawarah, PDI Perjuangan bukan partai yang menang-menangan. Dibakar kantornya saja kita menempuh jalur hukum.” 

Ia menjelaskan, gagasan ekasila dan trisila muncul saat ketua BPUPKI Radjiman Wedyoningrat meminta Bung Karno untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan dasar negara Indonesia.

Lalu Bung Karno mengajukan tiga alternatif, yaitu, pancasila, trisila atau ekasila yang merupakan intisari kepribadian bangsa Indonesia yakni gotong-royong.

“Tetapi itu adalah suatu perjalanan sejarah kita sebagai bangsa. Untuk itu hendaknya jangan ditunggangi kepentingan politik, karena PDI Perjuangan, kita yang paling kokoh di dalam jalan Pancasila itu. Kita enggak mungkin merubah pancasila karena itu digali Bung Karno,” ucap dia.

Di sisi lain, saat ini, ia menyebut PDI Perjuangan setuju agar nomenklatur RUU HIP diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini, kata dia, untuk mengatur dan memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Terkait dengan RUU HIP. PDI Perjuangan setuju untuk dirubah menjadi RUU pembinaan ideologi pancasila. Mengapa? yang namanya pramuka saja ada UU-nya, arsip nasional ada UU, BNN ada UU. Masa kita tidak jaga ideologi yang otentik digali dari bumi Indonesia,” ucap dia.

RUU HIP menjadi polemik sejak beberapa hari terakhir. Ada beberapa poin yang dipersoalkan sejumlah pihak.

Pertama, TAP MPRS No. XXV tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia dan Ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme tidak dijadikan peraturan konsideran. Sejumlah fraksi partai politik menilai TAP MPRS tersebut perlu dimasukkan dalam bagian menimbang.

Kedua, ada pasal dalam RUU HIP yang mengatur tentang Trisila dan Ekasila. Sebagian pihak merasa Pancasila dikerdilkan, sehingga menolak keberadaan pasal tersebut.

Kelompok yang menolak RUU HIP sempat berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta pada Rabu lalu (24/6). Sejauh ini, pemerintah juga meminta pembahasan RUU HIP usulan DPR agar ditunda.(yoa/eks)

sumber: cnnindonesia.com

Rekomendasi

170 Tahun Lalu Ada Wabah Susu Mematikan dengan Korban Ribuan Bayi

Rohingya Ditendang, China Diundang

Back to Top