Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Denny Siregar: Cara yang Keren Pakde, Sebut Klan Cendana Diusir dari TMII

Pegiat media sosial, Denny Siregar ikut berkomentar terkait upaya pemerintahan lewat Kemensetneg mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan milik Keluarga Cendana.

Menurutnya, tindakan akuisisi pengelolaan TMII dari keluarga Cendana merupakan langkah yang keren di masa pemerintahaan Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg, Pratikno mengungkapkan, TMII merupakan aset negara, dan mulai tahun ini pengelolaannya diambilalih oleh negara.

TMII diketahui sudah hampir 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, yang didirikan oleh istri Presiden RI ke-2 Soeharto, Tien Soeharto.

Lewat cuitan di Twitter, Denny Siregar pun membeberkan cara pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII tanpa ada menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Ada yang ribut ? Ada yang demo ? Gak ada ?

Kenapa ? Karena ‘kaki tangan’ Cendana para pasukan nasi bungkus itu, sudah dipreteli duluan oleh pemerintah, sehingga mereka gak bisa bikin ribut lagi di jalanan. 

Cara yang keren, pakde. Sebelum skak sang Raja, sikat dulu benteng, menteri sama kudanya. Rajanya sekarang terpojok, gak tau mesti harus bagaimana,” cuitnya seperti dikutip Terkini.id--media jaringan Suara.com, Kamis (8/4/2021).

Berikut selengkapnya tulisan Denny Siregar:

Tahun 1970, sesudah pulang berlibur dari Disneyland di Amerika, bu Tien Soeharto punya ide “brilian”.  “Bagaimana kalau kita bikin model yang sama di Indonesia ?” Katanya.

BACA JUGA; Daftar Bantuan KUR BRI Online Lewat HP

BACA JUGA; Tabel Angsuran KUR BRI Login kur.bri.co.id Daftar Bantuan KUR BRI Online Lewat HP Tanpa Agunan

Gak ada yang membantah bu Tien. Memang siapa yang berani membantah waktu itu ? Bisa hilang dia ?. Dan jaminan diberikan oleh Mendagri waktu itu Amir Machmud, “Percayalah bu Tien, semua aparat daerah akan saya kerahkan..” katanya dengan senyum mengembang.

Dan terwujudlah akhirnya Taman Mini Indonesia Indah di lahan 150 hektar di Jakarta Timur. Dananya gede banget, sekitar 5 trilyun lah dengan kurs sekarang. Dan publik marah, “Lha kita diperintah kencangkan ikat pinggang, kok enak sekali Soeharto buang2 uang ?”

Yah, namanya rezim Soeharto, dengan senyum misteriusnya, bilang, “Ah itu hanya perbedaan pendapat saja..” Tapi di lapangan, siapapun yang demo dihajar pake preman.

Lalu dibentuklah yayasan Harapan Kita untuk mengelola TMII itu. Yayasan itulah yang mengatur keluar masuknya uang yang – konon – tidak pernah disetor ke negara pendapatannya. Enak memang mereka. Taman Mini dibangun pake uang negara, diatas tanah negara, eh keuntungannya masuk kantong pribadi. Mana hutang pajaknya miliaran rupiah lagi..

Masalah ini tidak pernah ada yang mengusik, siapapun Presidennya. Jangan tanya SBY, dia lagi asik dengan banyak proyek lainnya. Ibaratnya, sesama bus kota dilarang saling menyenggol.

Baru dimasa Jokowi lah, masalah aset2 negara yang dikuasai swasta ini di inventarisasi, kemudian dikembalikan ke negara lagi termasuk pengelolaannya. 
Sesudah 44 tahun yayasan Harapan Kita yang mengelola TMII, yang mulai dari Pembina sampe anggotanya itu adalah keluarga Cendana, diusir oleh negara.

“Dalam waktu 3 bulan, serahkan TMII ke negara..” kata Mensesneg Pratikno.

Situasi yang pas secara waktu, karena sebuah perusahaan Singapura juga sedang menggugat keluarga Cendana untuk menyerahkan aset di TMII. Entah perusahaan beneran, atau sebuah cara saja mereka kuasai TMII dengan pakai tangan perusahaan asing seolah2 berpekara.

Ada yang ribut ? Ada yang demo ? Gak ada ?

Kenapa ? Karena “kaki tangan” Cendana para pasukan nasi bungkus itu, sudah dipreteli duluan oleh pemerintah, sehingga mereka gak bisa bikin ribut lagi di jalanan. 

Cara yang keren, pakde. Sebelum skak sang Raja, sikat dulu benteng, menteri sama kudanya. Rajanya sekarang terpojok, gak tau mesti harus bagaimana..
Seruput kopinya ?

UMBER; SUARA.COM

Rekomendasi

PKS Kritik Keras Jokowi Bikin Kementerian Investasi: Sia-sia!

Kapolda Papua Menduga Sumber Dana KKB dari Oknum Pejabat Pemerintah hingga Perampasan Dana Desa

Back to Top