Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Berdasarkan implikasi-implikasi tersebut, berikan argumentasi mengenai solusi yang tepat terkait keberadaan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai mekanisme judicial review Ketetapan MPR!

pertanyaan:

Berdasarkan implikasi-implikasi tersebut, berikan argumentasi mengenai solusi yang
tepat terkait keberadaan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan,
khususnya mengenai mekanisme judicial review Ketetapan MPR!

jawaban:

.

Pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu
berubah, mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini.

Salah satu jenis peraturan perundangundangan yang keberadaannya sering berubah adalah Ketetapan MPR. Dalam jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Ketetapan MPR
dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang posisinya berada di bawah UUD
dan di atas undang-undang.

Namun, dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU
Nomor 10 Tahun 2004, Ketetapan MPR justru dihilangkan dalam hierarki.

Hal tersebut kemudian
berubah setelah lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2011, dimana Ketetapan MPR dimasukkan
kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Sayangnya, dimasukkannya kembali
Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak menyelesaikan kontroversi
keberadaan Ketetapan MPR.

Kontroversi tersebut terjadi seiring dengan beberapa implikasi
keberadaan Ketetapan MPR terhadap sistem perundang-undangan.

Rekomendasi

terkait implikasi hukum yang terjadi akibat pencantuman kembali Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011!

Berikan argumentasi Saudara, apakah pencantuman kembali Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan memberikan peluang kepada MPR untuk membentuk Ketetapan MPR sebagaimana sebelum perubahan UUD 1945?

Back to Top