Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Balada Tol Cisumdawu, Hidup Mati Kertajati yang Molor 10 Tahun

Hidup matinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka ada di tangan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Sebab, jalan bebas hambatan tersebut akan menjadi akses utama menuju bandara.

Sayangnya pembangunan proyek Tol Cisumdawu sudah molor hampir 10 tahun sejak dibangun November 2012 silam. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun blak-blakan penyebab molor.

“Yang sekarang ini menjadi isu besar adalah bagaimana kita meningkatkan konektivitas ke ke Bandara Kertajati, ini terhambat oleh Cisumdawu, ini sudah hampir 10 tahun belum selesai,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian dalam Rakornis Perhubungan Darat, kemarin Kamis (8/4/2021).

BACA JUGA; Daftar Bantuan KUR BRI Online Lewat HP

BACA JUGA; Tabel Angsuran KUR BRI Login kur.bri.co.id Daftar Bantuan KUR BRI Online Lewat HP Tanpa Agunan

Dia menjelaskan beberapa permasalahan yang menghambat pembangunan tol Cisumdawu tersebut, yaitu masalah lahan dan investasi. Soal investasi, dia tak menjelaskan seperti apa duduk perkaranya.

Mengenai permasalahan lahan, Kementerian PUPR menargetkan bahwa pembebasan lahan bakal rampung sebagian besar di April ini. Percepatan terus dilakukan agar pembangunan Tol Cisumdawu dapat dikebut.

Tol Cisumdawu ini diharapkan dapat beroperasi pada awal 2022 mendatang, menghubungkan wilayah Bandung dan sekitarnya dengan bandara kebanggaan warga Jawa Barat.

“Kita targetkan akhir tahun ini bisa kita tuntaskan walaupun itu berat. Tapi kita akan coba kejar sehingga awal tahun depan sudah bisa dioperasikan Cisumdawu, dan itu akan secara signifikan meningkatkan konektivitas utamanya adalah antara Bandung dengan Kertajati,” tambah dia.

Namun, pemerintah tak mau nasib Bandara Kertajati hanya ditentukan oleh Tol Cisumdawu. Penjelasan lengkapnya di halaman selanjutnya.

Upaya pertama yang dilakukan adalah mengembalikan sebagian penerbangan dari Bandar Udara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat ke Bandara Kertajati. Tujuannya untuk menata kembali rute penerbangan di kedua bandara itu. Langkah tersebut juga dapat mengurangi kepadatan di Bandara Husein Sastranegara.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto memaparkan berupaya memperlancar proses penataan rute terhadap dua bandara tersebut.

“Kami telah meminta kepada stakeholder terkait untuk mempersiapkan sarana dan prasarana bandara, penyesuaian izin bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal, penataan rute dan koordinasi perubahan slot penerbangan,” kata Novie melalui keterangan tertulis, Minggu (4/4/2021).

Langkah kedua, Kemenhub akan mengoptimalkan konektivitas antara Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban. Kedua infrastruktur transportasi itu diharapkan dapat menstimulir arus barang jasa dan logistik di kawasan industri di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah.

“Bandar Udara Kertajati belum berfungsi optimal karena akses Tol Cisumdawu yaitu jalan tol dari Bandung ke bandara hingga saat ini masih belum rampung. Namun demikian, Kementerian PUPR sudah menyampaikan bahwa kemungkinan besar Desember 2021 akan selesai dan terhubung. Artinya pergerakan penumpang di Kertajati akan menjadi lebih baik setelah Desember 2021,” jelasnya.

Selain pembangunan Tol Cisumdawu, langkah ketiga yang dilakukan pemerintah untuk Bandara Kertajati, yaitu akan memberangkatkan calon jamaah haji dan umroh asal Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian selatan dan barat.

“Sesuai dengan arahan Presiden, bahwa nanti setidaknya keberangkatan para calon jamaah haji dan umroh yang berasal dari Jawa Barat maupun beberapa wilayah Jawa Tengah nantinya akan dikonsentrasikan di Bandar Udara Kertajati,” paparnya.

Baru yang terakhir Kemenhub akan menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat pemeliharaan pesawat atau Maintenance Repair Overhaul (MRO). Itu dilakukan untuk mengembangkan bisnis non penumpang di bandara tersebut.(toy/eds/ detik.com)

Rekomendasi

Airlangga Beberkan Bukti Industri Sawit ‘Kebal’ Corona

Pimpinan Komisi II: Partai Demokrat Tak Bisa Dianggap Properti Pribadi!

Back to Top