Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Bagaimana sebuah kebiasaan yang tidak tertulis yang kemudian dapat menjadi sebuah norma hukum yang tidak tertulis ?

PERTANYAAN;

Bagaimana sebuah kebiasaan yang tidak tertulis yang kemudian dapat menjadi sebuah
norma hukum yang tidak tertulis ?

JAWABAN;




pertanyaan;

Bagaimana penerapan sebuah kebiasaan yang tidak tertulis ini yang kemudian
menjadi
sebuah norma hukum yang tidak tertulis dalam sistem peradilan di Indonesia ?

jawaban;

referensi jawaban

hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang
Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang
dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi
manusia.Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi
tertulis adalah Inggris dan Kanada.

Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan
dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di
berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua
seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak
azasi manusia rakyat Inggris.

Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen
atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk
dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan
berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu
dibentuklah lembaga-lembaga negara.

Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru
kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
jenis kekuasaan tertentu itu.

Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau
kewenangan itu, salah satu yang paling  terkemuka adalah pandangan
Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang
harus dipisahkan secara ketat

sumber; mkri

 

Rekomendasi

Bagaimana upaya masyarakat terhadap produk peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan kehendak masyarakat (yang dianggap bertentangan dengan masyarakat

Bagaimana upaya masyarakat terhadap produk peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan kehendak masyarakat (yang dianggap bertentangan dengan masyarakat).

Back to Top