Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Babak Baru Konflik Demokrat Saat Kubu Moeldoko Daftar Kepengurusan

Konflik Partai Demokrat memasuki babak baru. Kini, kubu yang mengklaim acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah mendaftarkan kepengurusan yang dipimpin Moeldoko ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Dalam acara itu, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum.

Sepuluh hari berselang, kubu KLB menyerahkan kepengurusan ke Kemenkumham. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan dokumen hasil KLB itu diserahkan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

“Ya. Mereka sudah menyerahkan ke Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum),” kata Yasonna kepada detikcom, Selasa (16/3/2021).

Yasonna mengatakan pihaknya bakal mengkaji berkas yang diserahkan kubu KLB Demokrat tersebut. Dia mengatakan jajaran Kemenkumham akan menyesuaikan dokumen hasil KLB Partai Demokrat dengan AD/ART Partai Demokrat hingga undang-undang yang berlaku.

“Kita teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB dilihat apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai,” ujarnya.

Dia mengaku belum bisa memastikan kapan kajian terkait hasil KLB Partai Demokrat akan tuntas. Menurutnya, jika masih ada dokumen yang belum lengkap, kubu Moeldoko akan diberi waktu untuk melengkapi dokumen.

“Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tenggat waktu kita beri untuk melengkapi,” jelasnya.

Kabar soal dokumen hasil KLB telah diserahkan ke Kemenkumham juga disampaikan oleh panitia OC KLB PD Ilal Ferhard. Dia mengatakan pihak Kemenkumham bertindak sangat netral.

“Saya ingin menanggapi bahwa kemarin (petang) telah diterimanya hasil KLB Partai Demokrat versi Pak Moeldoko. Diterima oleh Dirjen Kumham AHU, Administrasi Hukum Umum, Pak Muhammad Thahjo yang di mana bahwa saya sangat mengapresiasikan bahwa Kumham khususnya AHU di sini sangat netral dan tidak berpihak ke pihak manapun, artinya di sini kemarin sempat kubu AHY meminta, mendatangi Kumham dan minta agar ditolaknya hasil KLB Deli Serdang versi Pak Moeldoko,” kata Ilal.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Kubu KLB Yakin Kepengurusan Disahkan Kemenkumham

Jhoni Allen Marbun yang merupakan Sekjen Partai Demokrat hasil KLB yakin dokumen yang mereka serahkan akan disahkan Kemenkumham. Dia mengaku yakin 100% semua dokumen yang diperlukan telah lengkap.

“Dari sisi aturan perundangan yang berlaku harus saya yakin dong, kalau saya nggak yakin nggak melakukan itu. Dan itu kan bukan kepentingan individu, ini adalah kepentingan dari pada kader dari Sabang sampai Merauke, di mana hak-haknya diamputasi,” kata Jhoni Allen di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

“Tanpa mendahului Tuhan Yang Mahakuasa, katakanlah 100%, tapi kembali lagi ke Tuhan Yang Mahakuasa membenarkan, dan ini kasus sebenarnya sudah lama,” sambungnya.

Selain itu, Ketua Dewan Pembina PD versi KLB Marzuki Alie menyindir Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kebakaran jenggot. Dia mempertanyakan mengapa kubu AHY sibuk bersafari ke berbagai institusi jika yakin KLB yang digelar di Deli Serdang ilegal.

“Semuanya bilang kita stres, kita ini nggak ada dokumen, kita ini, ya sudah biarin saja, narasi-narasi yang bilang kita ini ilegal, ngapain dia safari ke mana-mana. Safari keliling, KPU, ke Menko Polhukam Mahfud, Menteri Hukum, aduh ke mana-mana, daerah-daerah lapor ke Kanwil wilayah, kayak orang kebakaran jenggot, katanya KLB ilegal,” kata Marzuki Alie.

Partai Demokrat Ejek Kubu KLB Gagal Daftar di Kemenkumham

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengejek hasil KLB Partai Demokrat yang digelar secara sepihak gagal didaftarkan ke Kemenkumham. Andi Arief menyebut hal itu terjadi karena kubu KLB terganjal Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham).

“Tragis, KLB Deli Serdang gagal daftar. Tidak dapat diproses pendaftarannya karena tak memenuhi persyaratan sehingga tidak bisa mendapat akses dan password pendaftaran elektronik. Bukan hanya kudeta gagal, tapi memalukan di depan publik,” kata Andi Arief kepada wartawan, Selasa (16/3).

Dia menyebut kubu KLB terganjal Permenkumham tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik tahun 2017. Hasil KLB Demokrat, kata Andi Arief, tak memiliki surat mahkamah partai.

Andi Arief mengatakan kubu KLB Partai Demokrat sudah gagal. Dia juga menyebut kubu KLB Partai Demokrat belum melengkapi syarat lainnya untuk mendaftar ke Kemenkumham.

“Surat mahkamah partai ini kubu KLB tidak punya. Ini baru mau daftar saja, belum syarat materiil lain yang harus didaftar seperti keabsahan KLB dan lain-lain. Baru mau daftar sudah gagal,” ujarnya.

Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengaku yakin Kemenkumham bakal menolak berkas dari kubu KLB. Dia mengatakan pendaftaran kubu KLB pasti gagal jika Kemenkumham meneliti berkas dengan detail.

“Jika diperiksa secara objektif, sudah hampir pasti hasil KLB ilegal Deli Serang sulit untuk diproses karena cacat hukum dan cacat prosedur,” ujar Herman.

Kepala Bamkostra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, juga mengaku yakin hasil KLB tersebut tidak akan disahkan Kemenkumham. Dia yakin Yasonna tidak akan mengesahkan hasil KLB tersebut karena Yasonna sangat berintegritas.

“Pak Yasonna, beliau kan sangat berintegritas lah, kami yakin dan timnya juga sangat cerdas. Nggak mungkin lah akan mengambil keputusan yang kemudian melawan aturan gitu lho,” kata Herzaky saat ditemui di gedung DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

“Sehingga lagi-lagi kalau dari kami, kami sangat yakin dan publik juga bisa menilai lah nanti. Keputusan seperti apa yang diambil oleh Kemenkumham, yaitu adalah haknya Kemenkumham,” tambahnya.

(haf/haf/ DETIK.COM)

Rekomendasi

Allianz Bidik Fintech di RI

Analisis Ahli soal Isu Presiden 3 Periode dan Orang-orang Dekat Jokowi

Back to Top