Beralih ke mode gelap.

Beralih ke mode terang.

in

Airlangga Beberkan Rp 699 T buat Pulihkan Ekonomi

Delegasi lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor Global Rating (S&P) bertemu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual. Pertemuan ini merespons pemeringkatan yang diberikan S&P kepada Indonesia.

Pada 17 April 2020 lalu, S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB dengan perubahan outlook dari stabil ke negatif. Pertemuan dengan delegasi Standard & Poor Global Rating (S&P) ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukan komitmennya dalam penanganan COVID-19 sekaligus upaya melakukan reformasi struktural.

Diharapkan melalui penjelasan yang komprehensif dari pemerintah outlook Indonesia dapat kembali naik dari negatif menjadi stabil. Maka dari itu, di depan S&P, Airlangga menyebutkan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan pulih tahun 2021. Ketersediaan vaksin akan meningkatkan optimisme pemulihan.

Airlangga menyampaikan strategi kebijakan akan difokuskan pada empat faktor utama penggerak perekonomian. Mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

“Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional yang pada tahun 2021 mencapai Rp699,4 triliun atau sekitar US$ 49,6 miliar,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, Selasa (23/3/2021).

Program tersebut dijelaskan Airlangga mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. Selain itu, terdapat berbagai program prioritas dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja.

Selain alokasi anggaran pemulihan ekonomi, Airlangga mengatakan pemerintah Indonesia fokus pada percepatan program vaksinasi dalam upaya membentuk herd immunity.

“Untuk mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) di 15 provinsi,” kata mantan Menteri Perindustrian itu.

Dalam jangka panjang, Airlangga menyebutkan pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural, melalui implementasi UU Cipta Kerja.

“Undang-undang ini akan menyederhanakan dan mensinkronkan peraturan yang jumlahnya terlalu besar yang seringkali menghambat,” kata Airlangga.

Selain itu, untuk mengisi kesenjangan infrastruktur dan mencari sumber keuangan dari investor swasta, Pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA). Dengan begitu, beberapa pembangunan infrastruktur juga akan dilanjutkan, melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi COVID-19.

Terakhir, Airlangga menjelaskan akan meningkatkan kerja sama ekonomi internasional. Salah satunya melalui RCEP, untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) alias investasi asing.

(hal/hns/DETIK.COM)

Rekomendasi

Dicek Wapres Ma’ruf Amin, Begini Megahnya Bendungan Way Sekampung

Krakatau Steel Dituding Selundupkan Baja China, Rugikan Negara Rp 10 T

Back to Top